Kontraktor Lapor Pekerjaan Belum Dibayar ke DPRD, Begini Kata Plt Sekda BS

71
Kontraktor
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Legislatif, Eksekutif dan para kontraktor di Bengkulu Selatan | Foto: Sopian/PROGRES BS

PROGRES.ID, MANNA – Puluhan kontraktor di Bengkulu Selatan mendatangi kantor DPRD Bengkulu Selatan (BS) pada Sabtu (30/12/2017) mengadukan pekerjaan mereka yang sudah tuntas namun tak kunjung menerima bayaran.

Para kontraktor itu mengaku telah menjalin kerjasama pembangunan dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di BS. Berdasarkan kontrak, pekerjaan mereka akan dibayarkan setidaknya pada akhir tahun jika pekerjaan mereka tuntas.

Ketua DPRD BS Yevri Sudianto yang didampingi oleh Wakil Ketua I Susman Hadi Wakil Ketua II Yunadi serta Ketua Komisi I dan II bersama anggota DPRD BS lainnya mencoba memberikan penjelasan. Bahkan, agar lebih rincinya penjelasan, DPRD langsung memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah BS Nurmansyah Samid, Kepala BPKAD Sapuan Yunir, Kepala Dinas Kesehatan M Redwan Arief, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Silustero, Kepala Bappeda dan Litbang  Junior Hafis serta sejumlah pejabat Eselon III.

Salah seorang kontraktor yang mewakili rekan-rekannya, Eko Prima Jaya menanyakan keuangan Pemkab BS secara riil pada Perubahan APBD 2017 sehingga belum mampu membayarkan hak pihak III.

“Kami para kontraktor hari ini sengaja datang ke kantor DPRD ini untuk mempertanyakan kejelasan anggaran perubahan APBD. Soalnya semua kewajiban kami telah kami laksanakan, tetapi sampai saat ini belum dibayar oleh pihak terkait. Intinya, apa yang menjadi permasalahan kabupaten hingga belum dapat membayarkan tagihan kami?,” tanya Eko.

Ketua DPRD BS Yevri mengakui bahwa pada tanggal 26 September 2017 pernah ada surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemkab Bengkulu Selatan. Bantuan itu diminta bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten BS 2017. Namun, bantuan Pemprov Bengkulu itu tak kunjung ada kejelasan hingga tahun anggaran 2017 akan berakhir.

“Memang ada surat 26 September lalu terkait bantuan hibah dari Pemprov Bengkulu. Sayangnya, bantuan itu belum jelas. Untuk itu saya minta Pak Sekda bisa menjelaskannya,” kata Yevri menanggapi pertanyaan sejumlah kontraktor.

Sementara itu, Plt Sekda Nurmansyah Samid menyatakan bantuan dana yang dijanjikan Pemprov Bengkulu itu tak kunjung ditransfer ke Kas Daerah Pemkab BS.

“Semua proses dari Pemkab Bengkulu Selatan telah dilaksanakan dengan baik, namun belum disikapi secara profesional oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Maka dari itu, apa pun yang terjadi terkait dengan dana bantuan keuangan dari Provinsi Bengkulu, tetaplah menjadi tanggung jawab Pemkab Bengkulu Selatan. Terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan melalui sejumlah OPD itu akan kami tindaklanjuti sesegera mungkin,” terang Nurmansyah.

DPRD BS
Sejumlah kontraktor mendatangi DPRD BS untuk mendapat kejelasan pembayaran pekerjaan mereka | Foto: Sopian/PROGRES BS

Pukul 00.00 WIB Tak Terbayar, Jadi Utang Pemkab

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan Sapuan Yunir meminta pihak III dapat bersabar hingga pukul 00.00 WIB. Jika pada waktu yang ditentukan itu Pemprov Bengkulu belum mengucurkan dana bantuan keuangan tersebut, maka akan menjadi utang Pemkab Bengkulu Selatan kepada Pihak III.

“Kita tunggu hingga pukul 00.00 WIB nanti malam bantuan keuangan dari Pemprov Bengkulu tidak dikucurkan, maka semua pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor (yang telah Provision Hand Over/PHO) menjadi hutang Pemkab Bengkulu Selatan. Apabila ternyata Pemprov Bengkulu mengucurkan dana tersebut, maka BPKAD siap kerja ekstra untuk proses pencairan ke pihak kontraktor,” demikian Sapuan.

Mendengar penjelasan Kepala BKAD, Ketua DPRD Yevri  meminta para kontraktor bersabar dan tenang hingga ke pukul 00.00 WIB.

“Saya berharap kiranya saudara-saudara sekalian tetap tenang, apabila hingga pukul 00.00 nanti malam dana tersebut belum ada kejelasannya, maka pihak eksekutif dan legislatif akan mengambil langkah-langkah untuk mempertanyakan surat yang telah disampaikan ke DPRD Bengkulu Selatan tertanggal 26 September 2017 yang lalu,” tandas Yevri yang disambut tenang para Pihak III.(yan)

LEAVE A REPLY