Hapus Pajak Golf Hingga Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemkab BS Usul Revisi Perda Pajak Daerah

Mei 13, 2019
Berita Utama Birokrasi 0   331 views 0
Sidang Paripurna DPRD BS

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

PROGRES.ID, MANNA – Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menyampaikan nota penjelasan Bupati Bengkulu Selatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Nota penjelasan ini disampaikan Gusnan pada sidang paripurna DPRD Bengkulu Selatan yang digelar, Senin (13/05/2019).

Pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD BS Susman Hadi atas delegasi Ketua DPRD BS Yevri Sudianto tersebut, Bupati Gusnan menjelaskan beberapa alasan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus direvisi.

“Khusus kata golf dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terhadap materi Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur objek pajak “Golf” wajib dihapus,” jelas Gusnan.

Selain itu, Bupati Gusnan juga menjelaskan, mempedomani ketentuan lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengenai pembagian urusan bidang pemerintahan, yakni bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) khusus penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan, serta penetapan nilai perolehan air tanah dalam pemerintah daerah provinsi.

“Sehingga ketentuan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 42 Perda Kabupaten Bengkulu SelatanĀ  Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pen yesuaian,” terangnya lagi.(yan/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *