Sidak UKPBJ, Ketua DPRD BS Yevri Sudianto Dapati 20 Persen Paket Belum Tender

Juni 10, 2019
Advertorial Birokrasi Featured 0   318 views 0
Sidak UKPBJ

Ketua DPRD BS Yevri Sudianto berfoto bersama usai sidak ke Kantor UKPBJ

PROGRES ID, MANNA – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Yevri Sudianto menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait serapan anggaran APBD BS TA 2019 ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang saat ini telah berubah nama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Senin (10/6/2019) sekira pukul 11.45 WIB.

Hasilnya, Yevri mendapati 9 paket proyek yang belum dilaksanakan proses tender yang dikelola 4 OPD jajaran Pemkab Bengkulu Selatan. Empat OPD itu yakni di Dinas PUPR sebanyak 2 paket, yang terdiri dari paket proyek Penataan Tebat Rukis dan Tebat Gelumpai, pagu dana Rp 3,5 Miliar dan Revitalisasi lampu jalan Taman dan Pasar Bawah dengan dana Rp 1,2 Miliar.

Selanjutya di Dinas Pariwisata ada pengadaan perahu karet dengan dana Rp 510 juta dan pemeliharaan gedung pertemuan wisata Pasar Bawah pagu dana Rp 475 juta.

Kemudian di Dinas Peridagkop UKM, ada paket Revitalisasi pasar rakyat dana Rp 864, 4 juta dan paket revitalisasi Pasar Kutau Rp 3,8 Miliar.

Lalu di Dinas Perhubungan sebanyak 3 paket, yaitu Pengadan rambu-rambu lalu lintas dengan pahu dana Rp 360 juta, Pengadaan alat uji pengerem portable dengan pagu Rp 231,75 juta serta pengadaan alat timbangan portable dengan pagu dana Rp 358 juta.

Adapun penyebab dari sebanyak 9 paket tersebut belum dilaksanakannya proses lelang karena OPD terkait belum menyampaikan proses tender ke UKPBJ Bengkulu Selatan.

“Kendalanya ya itu OPD yang bersangkutan belum menyampaikan permohonan proses tender kepada UKPBJ,” kata Kepala UKPBJ BS, Rasidi S.IP, MM saat dikonfirmasi, Senin (10/06/2019).

Dari progres tender yang telah dilaksanakan UKPBJ Kabupaten Bengkulu Selatan hingga bulan ke 6 tahun 2019 ini, Rasidi menyebut baru terealisasi 80 % dari 71 paket proyek yang ada.

”Sebanyak 50 paket proyek telah selesai proses tender, yaitu 29 paket telah selesai kontrak, 21 paket sedang dalam proses dan 13 paket proses e-katalog. Terbesar di Dinas PUPR,” pungkas Rasidi. (yan/prw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *