Sidang Paripurna DPRD, Bupati Gusnan Jelaskan Usul Revisi Perda PBB

Mei 13, 2019
Berita Utama Birokrasi 0   232 views 0
Foto bersama

Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan dan Bupati BS Gusnan Mulyadi berfoto bersama (Foto: Sopian/PROGRES BS)

PROGRES.ID, MANNA – Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menjelaskan alasan mengapa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan layak direvisi. Penjelasan ini disampaikan Gusnan dalam sidang paripurna DPRD Bengkulu Selatan dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bengkulu Selatan di ruang sidang utama DPRD BS, Senin (13/05/2019).

“Bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-2 yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah, oleh karena itu Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 dinilai sudah tidak sesuai lagidengan kondisi kekinian, sehingga perlu dilakukan perubahan,” jelas Gusnan pada sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD BS Susman Hadi atas delegasi Ketua DPRD BS Yevri Sudianto tersebut.

Ia menerangkan, Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) berdasarkan Pasal 03 Ayat (04) dalam Perda itu yang semula ditetapkan senilai Rp 20 Juta, harus diturunkan menjadi Rp 10 Juta.

“Penyesuaian tarif nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi sebuah kebutuhan,” ujar Gusnan pada sidang yang dihadiri FKPD, Kepala Dinas/Badan dan undangan lainnya itu.(yan/prw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *